Tanah KA

Jalur Madiun Slahung

Pendapat Hukum UNS

PERJALANAN KE-IKHLASAN
image

SEBUAH PERJALANAN PANJANG, DAN UPAYA TANPA HENTI

“PAGUYUBAN MAYAPADA PINASTHI”

 

Ikhlas sebuah kata sederhana, mudah ditulis, mudah di-ingat dan mudah diucapkan, namun kondisi dilapangan ternyata tidak semua orang mampu menjalankannya dengan baik.

Alhamdulillah, pada paguyuban mayapada pinasthi yang diketuai oleh Bapak Darmianto dan Penasehat Hukum Bapak Haryanto, dengan strategi yang brilian, dan teknik terus menerus memberi  pembelajaran kepada  semua pihak yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, terkait tanah Eks Rel KA

Alhasil dengan kondisi ini, mungkin kalimat yang paling tepat adalah.

PERMASALAHAN ANTARA PT. KAI DENGAN MASYARAKAT PENGHUNI REL EXS KERETA API MADIUN

ADALAH PALING KONDUSI SE INDONESIA

Dan bisa dibuktikan  sampai munculnya  PROGRES REPORT DARI BPN DAN DPR KOTA, tidak terjadi satupun gerakan anarkis dari kedua belah pihak. Amin amin ya Robbal alamin

Terlampir progress report ….masih di arsip sekretaris mayapada pinasthi madiun

contoh sbagian kecil TANAH NEGARA yang ditelantarkan PT. KAI, yang didapat sebelum ada keputusan pengadilan, diambil sec ara paksa dari warga yang TELAH MERAWAT dan menempati puluhan tahun

image

Sesuai dengan KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG POKOK‑POKOK KEBIJAKSANAAN DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK BARU ATAS TANAH ASAL KONVERSI HAK-HAK BARAT,

PT. KAI TIDAK HADIR DALAM KEPRES NO 32 TAHUN  79

2) Pasal 2

Kepada bekas pemegang hak yang menenuhi sarat dan mengusahakan atau menggunakan sendiri tanah/bangunan, akan diberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanah‑tanah tersebut diperlukan untuk proyek‑proyek pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum.

3) Pasal 3

Kepada bekas pemegang hak yang tidak diberikan hak baru karena tanahnya diperlukan untuk proyek pembangunan, akan diberikan ganti rugi yang besarnya akan ditetapkan oleh suatu Panitia Penaksir.

4) Pasal 4

Tanah‑tanah Hak Guna Usaha asal konversi hak Barat yang sudah diduduki oleh Rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukkan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak baru kepada Rakyat yang mendudukinya.

Copyright © 2017 mayapadamadiun.com · All Rights Reserved



RSS Feed